26 Mei 2011 18:22
SURABAYA-Buntut ngadatnya pembangunan Surabaya akibat molornya APBD 2011 Surabaya makin panjang. Bukan hanya kenyamanan masyarakat yang dikorbankan, karena proyek mangkrak roda ekonomi Kota Pahlawan ikut macet.
Menurut perhitungan statistik, setidaknya potensi ekonomi sebesar Rp 600 miliar/hari di Surabaya ikut macet. Bahkan, bila pembangungan molor hingga tahun depan, bisa saja duit Rp 600 triliun yang mestinya berputar di Surabaya ‘lari’ ke luar.
“Banyak yang rugi, distribusi barang tidak lancar hingga pemborosan bensin karena pembangunan frontage road, jembatan, perbaikan jalan dan box culvert mangkrak,” ujar pakar statistika dari ITS, Kresnayana Yahya, Rabu (25/5).
Belum lagi potensi bisnis bila serapan anggaran maksimal dan proyek bisa berjalan lancar. Dicontohkan, pembelian semen, besi hingga aspal ikut terhenti.
Lebih lanjut Kresnayana menyatakan, setiap bulan pertumbuhan transaksi dalam kondisi normal mencapai 10%- 20%. Pertumbuhan transaksi tersebut akan percuma jika proyek yang tersendat membuat 30% dari jumlah transaksi menguap. Sekadar diketahui, jumlah transaksi di Surabaya per hari mencapai Rp 2 triliun-Rp 3 triliun Secara tidak langsung, kata dia, jumlah transaksi yang hilang akibat pengerjaan proyek yang terhambat menjadi terakumulasi.
Proyek yang sangat mendesak, kata dia, adalah dibidang pematusan dan banjir. Jika tertunda, semakin banyak infrastruktur pendukung lainnya yang turut rusak. Selain transaksi yang menguap akibat proyek terhenti, ancaman banjir tentunya berpotensi menggulung jumlah transaksi yang makin besar.
Pemkot sendiri mengakui serapan APBD Surabaya 2011 masih sangat minim. Dari total APBD Surabaya sebesar Rp 5,1 triliun ternyata sampai awal Mei baru terserap sekitar Rp 866,7 miliar atau 16,9%-nya saja.
Serapan anggaran sebesar Rp 866,7 miliar tersebut Rp 255 miliar di antaranya untuk belanja langsung, seperti untuk pembangunan fisik atau infrastruktur kota berupa jalan, jembatan dan saluran. Sedangkan yang Rp 611,7 miliar untuk belanja tidak langsung atau untuk gaji pegawai, dana hibah, dana tidak terduga dan lainnya.
“Kendalanya, karena pengedokaan APBD Surabaya 2011 baru dilaksanakan awal April. Akibatnya, pelaksanaan proyek pembangunan kota ikut mundur. Hampir semua pekerjaan fisik mundur,” ungkap Kepala Bagian Bina Program Pemkot Agus Sonhaji, Rabu (25/5).
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan kota Surabaya baru dimulai pada pertengahan April, bahkan ada yang baru tender Mei ini. Itu pun baru proses lelang pengadaan barang dan jasa yang nilainya kecil-kecil, seperti pengadaan kertas, bolpoin, penyapuan jalan atau sejenisnya. Sementara pekerjaan fisik yang nilainya besar-besar seperti pemasangan box culvert, pembangunan jelan MERR IIC, pembangunan jalan frontage road di Jl A Yani belum bisa dilaksanakan.
“Jadi, total serapan anggaran APBD Surabaya 2011 baru sekitar 16,9%-nya saja atau baru mencapai Rp 866,7 miliar dari total anggaran APBD Surabaya sebesar Rp 5,1 trilun,” katanya. Minimanya serepan anggaran tersebut, juga karena para rekanan yang sudah memenangkan lelang pekerjaan belum bisa mengambil uang di kas daerah milik Pemkot. Sebab, uang kas daerah untuk sebuah pekerjaan pembangunan baru bisa diambil setelah pekerjaannya selesai sampai 80% dulu.
Disinggung apakah Pemkot optimis bisa menyerap anggaran pembangunannya sampai lebih dari 70% pada akhir tahun nanti, dia mengakui sulit . Mengingat sampai pertengahan tahun anggaran 2011 ini saja baru terserap 16,9%.
Hal berbeda diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemkot Suhartoyo. “Biasanya, penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada akhir tahun, sebab saat itu banyak kontraktor yang ngebut melaksanakan pembangunannya dan mengadakan pelaporan. Bahkan, melakukan pengajuan anggaran pembayaran hasil kerjanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, kendala realisasi anggaran paling banyak menghadang serapan anggaran karena pemerintah kesulitan membebaskan lahan untuk pembangunan fisik jalan. Terutama, pada pembebasan lahan untuk jalan MERR II C dan frontage di Jl A Yani.
“Nego pembebasan lahan untuk dua jalan tersebut sangat berjalan lamban dan memakan waktu lama. Bisa jadi, pembebasan lahan tersebut tidak selesai tahun anggaran 2011 ini,” terangnya.
Selain itu, ada pula proyek yang tengah dalam pengerjaan. Untuk proyek demikian, anggaran dari kas daerah belum bisa dicairkan. Selanjutnya, sisa anggarannya dikembalikan ke kas daerah. “Anggaran itu akan dihitung sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2011 dan dimasukan dalam APBD 2012,” ungkapnya.
Dana Silpa, lanjutnya, masih tetap bisa dipakai untuk proyek-proyek yang sudah dilelang sepanjang 2011. Tidak perlu lelang baru, tinggal meneruskan proses pengadaan yang sudah dilakukan.
Hendro mengatakan, proyek yang belum selesai antara lain pembuatan gorong-gorong, saluran air, jalan, dan jembatan. Semua proyek itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). Proyek gorong-gorong di Banyu Urip dan lainnya.
Sementara di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, ada proyek pembangunan dan renovasi sekolah belum tuntas. Untuk pembangunan, juga terkendala pembebasan lahan. “Ada BTKD (bekas tanah kas desa) belum selesai dinegosiasikan pembebasannya” ujarnya.
Ruwet
Sementara anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono mengatakan program pembangunan Pemkot ruwet. Di bidang pendidikan saja masih ada 383 sekolah tidak jelas kelanjutan renovasinya. Tahun ini, pemerintah hanya mengerjakan renovasi untuk 93 sekolah atau tiga sekolah di setiap kecamatan. “Dinas Pendidikan mengusulkan renovasi 476 sekolah dengan kerusakan antara 20% sampai 80%. Saya tidak tahu kenapa renovasi berjalan lambat sekali. Kalau alasannya dana, buktinya masih sisa triliunan rupiah sampai akhir tahun,” ujarnya.
Sekolah yang tidak direnovasi tahun ini dikhawatirkan semakin parah kerusakannya. Bahkan, dapat saja ambruk sewaktu-waktu. “Saat dilaporkan awal tahun lalu, ada sekolah sudah rusak berat. Kalau sekolah itu tidak segera direnovasi, kami khawatirkan akan ambruk,” ujarnya.
Tidak jelasnya program pembangunan Pemkot Surabaya juga disesalkan Pakar tata kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Haryo Sulistyarso. Dia mengatakan, mestinya Pemkot menyiapkan skala prioritas dalam mengerjakan proyeknya yang tersendat. Bahkan, untuk proyek yang sangat penting dan mendesak jadwalnya pengerjaannya perlu dilembur hingga 24 jam.
Haryo memberi contoh untuk proyek perbaikan saluran air dan gedung sekolah yang sangat mendesak. Perbaikan gedung sekolah dibutuhkan mengingat tahun ajaran baru akan segera dimulai pada awal Agustus mendatang. Pun demikian dengan saluran air yang dibutuhkan. Terlebih lagi musim hujan berpeluang datang lebih awal seperti tahun 2010.
“Harus ada skala prioritas dan percepatan dalam pelaksanaannya, meskipun untuk itu pengerjaannya harus dilembur hingga 24 jam,” kata Haryo.
Jika tidak ingin ada imbas lebih besar, proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki nilai dalam menunjang perekonomian perlu didukung. Terlebih lagi, waktu pengerjaan proyeknya yang hanya menyisakan 6 bulan di tahun 2011 ini. “Harus ada revisi target dalam pengerjaan proyek yang diprediksi molor karena APBD yang molor, kemudian disusun skala prioritasnya,” katanya.[]pur, yop
Sumber: www.surabayapost.co.id & LKPP
“Kendalanya, karena pengedokaan APBD Surabaya 2011 baru dilaksanakan awal April. Akibatnya, pelaksanaan proyek pembangunan kota ikut mundur. Hampir semua pekerjaan fisik mundur,” ungkap Kepala Bagian Bina Program Pemkot Agus Sonhaji, Rabu (25/5).
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan kota Surabaya baru dimulai pada pertengahan April, bahkan ada yang baru tender Mei ini. Itu pun baru proses lelang pengadaan barang dan jasa yang nilainya kecil-kecil, seperti pengadaan kertas, bolpoin, penyapuan jalan atau sejenisnya. Sementara pekerjaan fisik yang nilainya besar-besar seperti pemasangan box culvert, pembangunan jelan MERR IIC, pembangunan jalan frontage road di Jl A Yani belum bisa dilaksanakan.
“Jadi, total serapan anggaran APBD Surabaya 2011 baru sekitar 16,9%-nya saja atau baru mencapai Rp 866,7 miliar dari total anggaran APBD Surabaya sebesar Rp 5,1 trilun,” katanya. Minimanya serepan anggaran tersebut, juga karena para rekanan yang sudah memenangkan lelang pekerjaan belum bisa mengambil uang di kas daerah milik Pemkot. Sebab, uang kas daerah untuk sebuah pekerjaan pembangunan baru bisa diambil setelah pekerjaannya selesai sampai 80% dulu.
Disinggung apakah Pemkot optimis bisa menyerap anggaran pembangunannya sampai lebih dari 70% pada akhir tahun nanti, dia mengakui sulit . Mengingat sampai pertengahan tahun anggaran 2011 ini saja baru terserap 16,9%.
Hal berbeda diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemkot Suhartoyo. “Biasanya, penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada akhir tahun, sebab saat itu banyak kontraktor yang ngebut melaksanakan pembangunannya dan mengadakan pelaporan. Bahkan, melakukan pengajuan anggaran pembayaran hasil kerjanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, kendala realisasi anggaran paling banyak menghadang serapan anggaran karena pemerintah kesulitan membebaskan lahan untuk pembangunan fisik jalan. Terutama, pada pembebasan lahan untuk jalan MERR II C dan frontage di Jl A Yani.
“Nego pembebasan lahan untuk dua jalan tersebut sangat berjalan lamban dan memakan waktu lama. Bisa jadi, pembebasan lahan tersebut tidak selesai tahun anggaran 2011 ini,” terangnya.
Selain itu, ada pula proyek yang tengah dalam pengerjaan. Untuk proyek demikian, anggaran dari kas daerah belum bisa dicairkan. Selanjutnya, sisa anggarannya dikembalikan ke kas daerah. “Anggaran itu akan dihitung sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2011 dan dimasukan dalam APBD 2012,” ungkapnya.
Dana Silpa, lanjutnya, masih tetap bisa dipakai untuk proyek-proyek yang sudah dilelang sepanjang 2011. Tidak perlu lelang baru, tinggal meneruskan proses pengadaan yang sudah dilakukan.
Hendro mengatakan, proyek yang belum selesai antara lain pembuatan gorong-gorong, saluran air, jalan, dan jembatan. Semua proyek itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). Proyek gorong-gorong di Banyu Urip dan lainnya.
Sementara di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, ada proyek pembangunan dan renovasi sekolah belum tuntas. Untuk pembangunan, juga terkendala pembebasan lahan. “Ada BTKD (bekas tanah kas desa) belum selesai dinegosiasikan pembebasannya” ujarnya.
Ruwet
Sementara anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono mengatakan program pembangunan Pemkot ruwet. Di bidang pendidikan saja masih ada 383 sekolah tidak jelas kelanjutan renovasinya. Tahun ini, pemerintah hanya mengerjakan renovasi untuk 93 sekolah atau tiga sekolah di setiap kecamatan. “Dinas Pendidikan mengusulkan renovasi 476 sekolah dengan kerusakan antara 20% sampai 80%. Saya tidak tahu kenapa renovasi berjalan lambat sekali. Kalau alasannya dana, buktinya masih sisa triliunan rupiah sampai akhir tahun,” ujarnya.
Sekolah yang tidak direnovasi tahun ini dikhawatirkan semakin parah kerusakannya. Bahkan, dapat saja ambruk sewaktu-waktu. “Saat dilaporkan awal tahun lalu, ada sekolah sudah rusak berat. Kalau sekolah itu tidak segera direnovasi, kami khawatirkan akan ambruk,” ujarnya.
Tidak jelasnya program pembangunan Pemkot Surabaya juga disesalkan Pakar tata kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Haryo Sulistyarso. Dia mengatakan, mestinya Pemkot menyiapkan skala prioritas dalam mengerjakan proyeknya yang tersendat. Bahkan, untuk proyek yang sangat penting dan mendesak jadwalnya pengerjaannya perlu dilembur hingga 24 jam.
Haryo memberi contoh untuk proyek perbaikan saluran air dan gedung sekolah yang sangat mendesak. Perbaikan gedung sekolah dibutuhkan mengingat tahun ajaran baru akan segera dimulai pada awal Agustus mendatang. Pun demikian dengan saluran air yang dibutuhkan. Terlebih lagi musim hujan berpeluang datang lebih awal seperti tahun 2010.
“Harus ada skala prioritas dan percepatan dalam pelaksanaannya, meskipun untuk itu pengerjaannya harus dilembur hingga 24 jam,” kata Haryo.
Jika tidak ingin ada imbas lebih besar, proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki nilai dalam menunjang perekonomian perlu didukung. Terlebih lagi, waktu pengerjaan proyeknya yang hanya menyisakan 6 bulan di tahun 2011 ini. “Harus ada revisi target dalam pengerjaan proyek yang diprediksi molor karena APBD yang molor, kemudian disusun skala prioritasnya,” katanya.[]pur, yop
Sumber: www.surabayapost.co.id & LKPP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar